Ketegangan antara industri perbankan Brasil dan Apple kembali memanas. Kali ini yang dipersoalkan bukan lagi toko aplikasi, melainkan akses ke fitur NFC di iPhone yang digunakan untuk pembayaran digital.
Untuk memahami persoalannya, perlu melihat konteks lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, regulator di berbagai negara semakin aktif mengawasi perusahaan teknologi besar, terutama terkait dugaan praktik yang membatasi persaingan. Di Brasil, lembaga pengawas persaingan usaha bernama Administrative Council for Economic Defense atau CADE telah lebih dulu menekan Apple terkait kebijakan App Store. Hasilnya, Brasil membuka ruang bagi metode pembayaran eksternal dan toko aplikasi alternatif.
Kini fokus bergeser ke teknologi NFC di iPhone. NFC memungkinkan ponsel melakukan pembayaran dengan cara ditempelkan ke mesin pembaca, tanpa perlu memindai kode QR. Di Brasil, sistem pembayaran instan bernama Pix yang sebelumnya identik dengan QR code mulai bergerak ke arah pembayaran berbasis NFC agar lebih cepat dan praktis.
Masalahnya, Apple mengenakan biaya kepada bank dan penyedia layanan pembayaran untuk setiap transaksi yang menggunakan akses NFC di iPhone. Sejumlah bank Brasil menilai kebijakan tersebut sebagai hambatan persaingan. Mereka beranggapan akses ke fitur perangkat seharusnya tidak dikenai biaya tambahan, terutama jika digunakan untuk layanan pembayaran nasional seperti Pix.
Di sisi lain, Apple menolak tudingan tersebut. Perusahaan menilai bank dan penyedia layanan ingin menumpang tanpa biaya pada infrastruktur dan teknologi yang dibangun serta diamankan oleh Apple sendiri. Apple juga menegaskan bahwa layanan pembayarannya, Apple Pay, sudah hadir di Brasil sejak 2018 dan didukung oleh lebih dari 40 bank dan penerbit kartu. Dari sudut pandang perusahaan, biaya yang dikenakan merupakan kompensasi atas keamanan, integrasi sistem, dan pengalaman pengguna yang diklaim lebih mulus.
Argumen lain yang diajukan Apple berkaitan dengan pangsa pasar. iPhone hanya menguasai sekitar 10 persen pasar ponsel di Brasil. Dengan porsi yang relatif kecil itu, Apple menilai sulit menyebut kebijakannya sebagai praktik anti persaingan yang merugikan pasar secara luas.
Perdebatan ini menjadi penting karena menyangkut kendali atas infrastruktur digital modern. Ponsel kini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan gerbang utama ke layanan keuangan. Jika akses ke fitur perangkat dikontrol ketat dan berbiaya, model bisnis bank dan penyedia pembayaran bisa terdampak. Sebaliknya, jika regulator memaksa pembukaan akses tanpa kompensasi, perusahaan teknologi dapat kehilangan sumber pendapatan yang selama ini dianggap sah sebagai imbalan atas inovasi dan investasi.
Dampaknya terasa langsung bagi masyarakat. Jika bank harus membayar biaya tambahan, ada kemungkinan beban tersebut diteruskan dalam bentuk biaya layanan atau struktur tarif tertentu. Namun bila akses dibuka tanpa biaya, persaingan layanan pembayaran berbasis iPhone bisa meningkat, yang berpotensi menghadirkan lebih banyak pilihan dan mungkin biaya lebih rendah.
Keputusan CADE nantinya akan menjadi penentu arah ekosistem pembayaran digital di Brasil. Kasus ini juga mencerminkan pertarungan yang lebih besar antara regulator nasional dan raksasa teknologi global dalam menentukan siapa yang berhak mengendalikan dan memonetisasi infrastruktur digital yang semakin vital bagi aktivitas ekonomi sehari hari.