Pemerintah India tengah menyiapkan langkah besar untuk memperketat keamanan ponsel pintar. Dalam proposal terbaru yang dibahas bersama industri teknologi, negara itu mempertimbangkan aturan yang dapat mewajibkan produsen smartphone membuka kode sumber perangkat lunak mereka kepada pemerintah. Rencana ini langsung memicu resistensi dari para raksasa teknologi global, meski pemerintah menegaskan masih berada pada tahap konsultasi.
Bagi pembaca yang belum familiar, kode sumber adalah “otak” dari sebuah sistem operasi dan aplikasi. Di sanalah instruksi inti ditulis, mulai dari cara ponsel memproses data hingga bagaimana kamera dan mikrofon bekerja. Selama ini, kode tersebut dijaga ketat karena dianggap sebagai rahasia dagang sekaligus kunci keamanan produk.
Latar belakang kebijakan
Dorongan India muncul dari meningkatnya kasus penipuan online, kebocoran data, dan kekhawatiran soal keamanan digital. Dengan sekitar 750 juta ponsel aktif, India merupakan salah satu pasar smartphone terbesar di dunia. Skala penggunaan sebesar ini membuat risiko serangan siber juga ikut membesar, baik bagi individu maupun negara.
Pemerintah menilai perlu ada standar keamanan yang lebih ketat agar ponsel yang beredar benar-benar aman bagi pengguna. Dalam rancangan aturan yang sedang dibahas, terdapat puluhan standar keamanan baru. Beberapa di antaranya menyangkut kemampuan pengguna menghapus aplikasi bawaan, pembatasan akses kamera dan mikrofon oleh aplikasi di latar belakang, hingga kewajiban pemindaian malware secara berkala.
Bagian yang paling sensitif adalah wacana akses pemerintah terhadap kode sumber, yang akan dianalisis atau diuji di laboratorium yang ditunjuk di dalam negeri.
Penolakan dari industri
Produsen ponsel memandang rencana ini sebagai langkah yang terlalu jauh. Dari sudut pandang mereka, membuka kode sumber bukan hanya berisiko membocorkan rahasia teknologi, tetapi juga tidak lazim secara global. Industri menilai belum ada negara besar lain yang menerapkan kewajiban serupa untuk ponsel konsumen.
Selain itu, ada kekhawatiran praktis. Pemindaian malware secara rutin disebut dapat menguras baterai. Kewajiban memberi tahu pemerintah sebelum pembaruan sistem juga dianggap tidak realistis, karena pembaruan keamanan sering kali harus dirilis cepat untuk menutup celah yang baru ditemukan. Menunda rilis demi proses administratif justru bisa memperbesar risiko.
Usulan lain, seperti penyimpanan log aktivitas ponsel hingga satu tahun di dalam perangkat, juga dipertanyakan dari sisi kapasitas penyimpanan. Tidak semua ponsel memiliki ruang cukup untuk menyimpan data sistem sedetail itu dalam jangka panjang.
Posisi pemerintah
Di sisi lain, pemerintah India menegaskan bahwa diskusi masih berlangsung dan belum ada keputusan final. Pejabat menyatakan terbuka terhadap masukan industri dan menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan arah akhir kebijakan. Bahkan, kementerian terkait sempat membantah bahwa mereka benar-benar berniat meminta kode sumber, tanpa merinci lebih lanjut bagaimana isi dokumen yang beredar akan direvisi.
Pernyataan yang saling bertolak belakang ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan. Pemerintah ingin memperkuat kedaulatan dan keamanan digital, sementara industri berusaha melindungi model bisnis dan teknologi inti mereka.
Mengapa isu ini penting
Perdebatan ini bukan sekadar soal regulasi teknis. Ia menyentuh pertanyaan besar tentang batas kewenangan negara terhadap teknologi yang digunakan ratusan juta warga setiap hari. Jika pemerintah memiliki akses lebih dalam ke sistem ponsel, muncul kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan, pengawasan berlebihan, atau kebocoran data dari sisi regulator sendiri.
Sebaliknya, tanpa aturan yang kuat, pengguna tetap rentan terhadap aplikasi berbahaya, pencurian data, dan penyadapan ilegal. Negara berada di posisi sulit untuk menyeimbangkan perlindungan publik dengan menjaga iklim inovasi dan kepercayaan investor.
Dampaknya bagi pengguna
Bagi masyarakat umum, hasil dari perdebatan ini bisa berdampak langsung pada pengalaman menggunakan ponsel. Aturan baru berpotensi membuat perangkat lebih aman dan memberi kontrol lebih besar kepada pengguna atas aplikasi yang berjalan diam-diam. Namun, jika diterapkan secara kaku, regulasi juga bisa memperlambat pembaruan sistem, memengaruhi performa baterai, atau bahkan membatasi pilihan produk yang masuk ke pasar.
Apa yang diputuskan India juga berpotensi menjadi contoh bagi negara lain. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, dunia bisa melihat pergeseran besar dalam hubungan antara pemerintah dan produsen teknologi global. Pada akhirnya, yang paling berkepentingan adalah pengguna, karena merekalah yang akan merasakan langsung apakah ponsel mereka menjadi lebih aman, atau justru lebih dibatasi.